Herwyn Sebut Bawaslu sebagai Benteng Moral Demokrasi Elektoral

Herwyn Sebut Bawaslu sebagai Benteng Moral Demokrasi Elektoral. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Bawaslu tidak hanya hadir sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai penjaga sistem demokrasi dari ancaman yang kian kompleks. Menurut Herwyn, demokrasi tanpa pengawasan yang kuat adalah demokrasi yang rapuh. Kita harus memastikan Bawaslu menjadi benteng moral demokrasi elektoral. Transformasi kelembagaan sangat diperlukan agar kita mampu membaca gejala sosialpolitik secara dini, ujar Herwyn dalam diskusi Peran Strategis Bawaslu dalam Memperkuat Demokrasi Elektoral di Jakarta, Rabu. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, dan Organisasi tersebut menambahkan, dinamika politik saat ini menuntut Bawaslu untuk lebih sigap. Ia mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang mereduksi kualitas pemilu, di antaranya penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengaburkan fakta. Selain itu terdapat persoalan politik uang, intimidasi, dan netralitas aparatur pemerintahan, terangnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Herwyn merumuskan arah transformasi Bawaslu yang bertumpu pada empat pilar utama guna menciptakan lembaga yang kuat secara hukum, kredibel secara moral, adaptif secara teknologi, dan dipercaya publik. Pertama, kata Herwyn, reformasi regulasi untuk menyempurnakan aturan main agar tidak ada celah bagi pelanggaran. Kedua, penguatan kapasitas dan independensi untuk memastikan jajaran pengawas memiliki integritas yang tidak dapat diintervensi. Selanjutnya ada partisipasi publik, membangun kolaborasi multipihak agar masyarakat aktif mengawasi. Lalu digitalisasi pengawasan dengan memanfaatkan teknologi dan literasi data untuk efektivitas kerja, ungkapnya. Dikatakan Herwyn, Bawaslu masa depan adalah learning institution atau lembaga pembelajar. Menurutnya, lembaga ini tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi terus berkembang melalui riset dan data. Kami ingin Bawaslu menjadi institusi yang membuka ruang partisipasi publik secara bermakna. Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi alat untuk memperkuat legitimasi publik, tambahnya.