Reformasi Birokrasi Indonesia

Bawaslu Menyediakan Aplikasi Helpdesk Keuangan


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan jaringan internet. Per-tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu pusat menyediakan aplikasi Helpdesk Keuangan yang menjadi sarana tanya jawab dan berdiskusi terkait pengelolaan keuangan untuk seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kepala Bagian Keuangan Bawaslu RI Pakerti Luhur menjelaskan, Helpdesk Keuangan yang merupakan aplikasi berbasis website ini ditujukan untuk mempermudah jajaran internal Bawaslu dalam hal mengelola keuangan. Hal tersebut dikarenakan sering kali terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan keuangan yang tidak tersampaikan ke seluruh jajaran sekretariat.

“Melalui aplikasi ini, jajaran pengelola keuangan Bawaslu bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai persoalan keuangan yang menjadi pertanyaan. Jajaran pengelola juga dapat mengajukan pertanyaan jika memang ada persoalan yang belum terjawab,” jelas Luhur di Kantor Bawaslu, Senin (20/5/2019). Intinya, jelas Luhur, Bawaslu ingin memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan tata tertib administrasi di Bawaslu. Selain adanya Helpdesk Keuangan, Bawaslu juga telah menyediakan aplikasi untuk memasukkan data perjalanan dinas secara online, aplikasi untuk memasukkan data Rapat Dalam Kantor (RDK) secara online, dan aplikasi memasukkan data pajak secara online. “Dalam waktu dekat, akan dirilis aplikasi monitoring realisasi real time. Jadi, secara berjenjang jajaran Bawaslu dapat melihat realisasi keuangan Bawaslu di daerah,” pungkas Luhur.

Humas Bawaslu
Sumber: Berita Reformasi Birokrasi Bawaslu

Info Rezeki Apps

Berita Bawaslu
Bawaslu Bedah Norma Terkait Netralitas ASN dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada

Bawaslu Bedah Norma Terkait Netralitas ASN dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada


Perjelas Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota - Putusan MK Soal UU Pilkada

Perjelas Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota - Putusan MK Soal UU Pilkada


Jelaskan Filosofi Pasal 71 UU Pilkada, Fritz: Seluruh Partisipan Miliki Kesamaan buat Menang

Jelaskan Filosofi Pasal 71 UU Pilkada, Fritz: Seluruh Partisipan Miliki Kesamaan buat Menang


Calon Petahana Dimohon Pahami Ketentuan Netralitas ASN Cocok Pasal 71 UU Pilkada

Calon Petahana Dimohon Pahami Ketentuan Netralitas ASN Cocok Pasal 71 UU Pilkada


Abhan Menyampaikan Strategi Bawaslu kawal Pilkada 2020 dalam Rapim TNI-Polri

Abhan Menyampaikan Strategi Bawaslu kawal Pilkada 2020 dalam Rapim TNI-Polri


Pemantapan SIPS, Abhan Meminta Pemetaan Daerah yang Siap Daring

Pemantapan SIPS, Abhan Meminta Pemetaan Daerah yang Siap Daring


Menyambut Pilkada 2020, Bagja Berharap Ada Kolaborasi SIPS dan IKP

Menyambut Pilkada 2020, Bagja Berharap Ada Kolaborasi SIPS dan IKP


KPU Menerima DP4, Bawaslu Siap Mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2020

KPU Menerima DP4, Bawaslu Siap Mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2020


Fritz Ingatkan Parpol Menghindari Politik Uang dalam Mengelola Dana Kampanye

Fritz Ingatkan Parpol Menghindari Politik Uang dalam Mengelola Dana Kampanye


5 pimpinan Bawaslu melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

5 pimpinan Bawaslu melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum



Themes by: Rezeki Apps

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13