Reformasi Birokrasi Indonesia

Bawaslu Menyediakan Aplikasi Helpdesk Keuangan


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan jaringan internet. Per-tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu pusat menyediakan aplikasi Helpdesk Keuangan yang menjadi sarana tanya jawab dan berdiskusi terkait pengelolaan keuangan untuk seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kepala Bagian Keuangan Bawaslu RI Pakerti Luhur menjelaskan, Helpdesk Keuangan yang merupakan aplikasi berbasis website ini ditujukan untuk mempermudah jajaran internal Bawaslu dalam hal mengelola keuangan. Hal tersebut dikarenakan sering kali terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan keuangan yang tidak tersampaikan ke seluruh jajaran sekretariat.

“Melalui aplikasi ini, jajaran pengelola keuangan Bawaslu bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai persoalan keuangan yang menjadi pertanyaan. Jajaran pengelola juga dapat mengajukan pertanyaan jika memang ada persoalan yang belum terjawab,” jelas Luhur di Kantor Bawaslu, Senin (20/5/2019). Intinya, jelas Luhur, Bawaslu ingin memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan tata tertib administrasi di Bawaslu. Selain adanya Helpdesk Keuangan, Bawaslu juga telah menyediakan aplikasi untuk memasukkan data perjalanan dinas secara online, aplikasi untuk memasukkan data Rapat Dalam Kantor (RDK) secara online, dan aplikasi memasukkan data pajak secara online. “Dalam waktu dekat, akan dirilis aplikasi monitoring realisasi real time. Jadi, secara berjenjang jajaran Bawaslu dapat melihat realisasi keuangan Bawaslu di daerah,” pungkas Luhur.

Humas Bawaslu
Sumber: Berita Reformasi Birokrasi Bawaslu

Info Rezeki Apps

Berita Bawaslu
Bawaslu Meminta Riset / Studi Spesial Penilaian Tingginya Pelanggaran di Sesuatu Daerah

Bawaslu Meminta Riset / Studi Spesial Penilaian Tingginya Pelanggaran di Sesuatu Daerah


Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Dewi: Sanksi Tak Kuat

Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak, Dewi: Sanksi Tak Kuat


Bawaslu Siap Diaudit BPK - Entry Meeting LKKL 2019

Bawaslu Siap Diaudit BPK - Entry Meeting LKKL 2019


Bagja Menyampaikan Kendala, Tantangan, dan Rekontruksi UU Pemilu

Bagja Menyampaikan Kendala, Tantangan, dan Rekontruksi UU Pemilu


Bagja Meminta Bawaslu Kabupaten/ Kota Pahami Prosedur SIPS, Mediasi, serta Adjudikasi

Bagja Meminta Bawaslu Kabupaten/ Kota Pahami Prosedur SIPS, Mediasi, serta Adjudikasi


Pojok Bawaslu Jateng Muncul di Perpus FH Universitas Semarang

Pojok Bawaslu Jateng Muncul di Perpus FH Universitas Semarang


Pimpinan Bawaslu Minta Data Info Legalitas Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota Disosialisasikan secara TSM

Pimpinan Bawaslu Minta Data Info Legalitas Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota Disosialisasikan secara TSM


Dewi Harapkan Bawaslu Wilayah / Daerah Lebih Informatif

Dewi Harapkan Bawaslu Wilayah / Daerah Lebih Informatif


Penilaian Pilkada 2015- 2018, Bawaslu Usulkan Satgas Netralitas ASN, Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta Polri

Penilaian Pilkada 2015- 2018, Bawaslu Usulkan Satgas Netralitas ASN, Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta Polri


Bawaslu Menjelaskan Potensi Kecurangan Petahana dan Naiknya Calon Tunggal dalam Pilkada

Bawaslu Menjelaskan Potensi Kecurangan Petahana dan Naiknya Calon Tunggal dalam Pilkada



Themes by: Rezeki Apps

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13