Reformasi Birokrasi Indonesia

Bawaslu Menyediakan Aplikasi Helpdesk Keuangan


Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan jaringan internet. Per-tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu pusat menyediakan aplikasi Helpdesk Keuangan yang menjadi sarana tanya jawab dan berdiskusi terkait pengelolaan keuangan untuk seluruh jajaran sekretariat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kepala Bagian Keuangan Bawaslu RI Pakerti Luhur menjelaskan, Helpdesk Keuangan yang merupakan aplikasi berbasis website ini ditujukan untuk mempermudah jajaran internal Bawaslu dalam hal mengelola keuangan. Hal tersebut dikarenakan sering kali terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan keuangan yang tidak tersampaikan ke seluruh jajaran sekretariat.

“Melalui aplikasi ini, jajaran pengelola keuangan Bawaslu bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai persoalan keuangan yang menjadi pertanyaan. Jajaran pengelola juga dapat mengajukan pertanyaan jika memang ada persoalan yang belum terjawab,” jelas Luhur di Kantor Bawaslu, Senin (20/5/2019). Intinya, jelas Luhur, Bawaslu ingin memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi dan tata tertib administrasi di Bawaslu. Selain adanya Helpdesk Keuangan, Bawaslu juga telah menyediakan aplikasi untuk memasukkan data perjalanan dinas secara online, aplikasi untuk memasukkan data Rapat Dalam Kantor (RDK) secara online, dan aplikasi memasukkan data pajak secara online. “Dalam waktu dekat, akan dirilis aplikasi monitoring realisasi real time. Jadi, secara berjenjang jajaran Bawaslu dapat melihat realisasi keuangan Bawaslu di daerah,” pungkas Luhur.

Humas Bawaslu
Sumber: Berita Reformasi Birokrasi Bawaslu

Info Rezeki Apps

Berita Bawaslu
Bawaslu Sudah Mulai Sosialisasi SIPS ke Parpol

Bawaslu Sudah Mulai Sosialisasi SIPS ke Parpol


Panwas Desa atau Kelurahan Pilkada Diharapkan Tercipta Maret 2020

Panwas Desa atau Kelurahan Pilkada Diharapkan Tercipta Maret 2020


Afif Uraikan Berartinya Keterlibatan Warga Masyarakat Awasi Pilkada

Afif Uraikan Berartinya Keterlibatan Warga Masyarakat Awasi Pilkada


Legalitas Panwaslu Menjadi Bawaslu, Wewenang Pilkada 2020 Masih Mengacu UU 10/2016

Legalitas Panwaslu Menjadi Bawaslu, Wewenang Pilkada 2020 Masih Mengacu UU 10/2016


Pengawas Pilkada 2020 mohon Dibekali Ketrampilan Deteksi Dini

Pengawas Pilkada 2020 mohon Dibekali Ketrampilan Deteksi Dini


Awasi Dana Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng PPATK serta OJK

Awasi Dana Kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Gandeng PPATK serta OJK


Pencalonan Jalur Perseorangan, Bawaslu Jalani Pengawasan Menempel terhadap KPU

Pencalonan Jalur Perseorangan, Bawaslu Jalani Pengawasan Menempel terhadap KPU


Yakinkan Non Partisan, Panwascam Awasi Perekrutan PPK

Yakinkan Non Partisan, Panwascam Awasi Perekrutan PPK


11. 642 Pelamar PNS Bawaslu Laksanakan Uji SKD di 34 Provinsi di Indonesia

11. 642 Pelamar PNS Bawaslu Laksanakan Uji SKD di 34 Provinsi di Indonesia


Patroli Pengawasan Bakalan Menjadi Program Unggulan Masa Tenang Pilkada 2020

Patroli Pengawasan Bakalan Menjadi Program Unggulan Masa Tenang Pilkada 2020



Themes by: Rezeki Apps

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13